Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang mengurusi revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tentang dibolehkannya perusahaan untuk memiliki data center (pusat data) di luar Indonesia.

Rencana revisi itupun menuai kritik karena berbeda 180 derajat dari ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP 82/2012 (PDF) yang mewajibkan pembangunan pusat data di dalam negeri. Ketua Asosiasi Cloud dan Hosting Indonesia (ACHI) Rendy Maulana bahkan menilai revisi aturan itu memberikan banyak kerugian bagi Indonesia.

Berikut beberapa kerugiannya:

1. Masalah Ekonomi dan Biaya
Data center yang berpusat di luar negeri akan membuat cadangan devisa RI terkuras. Selain itu juga menyinggung potensi investasi dan pengembangan ekonomi dalam negeri. Rendy mencontohkan, untuk tahun ini saja misalnya, Indonesia memiliki potensi investasi sebesar 2,8 miliar dolar AS dari bisnis cloud dan hosting di Indonesia.

Menurut Rendy, jika para provider bisnis tersebut membangun pusat data di Indonesia, pendapatan 280 juta dolar AS diperkirakan akan masuk ke kas negara. Namun, potensi ini akan hilang bila pemerintah tidak lagi mewajibkan perusahaan untuk memiliki pusat data di dalam negeri.

Selain itu juga, dari segi biaya, data center dalam negeri akan lebih murah dibanding luar negeri.

Baca lainnya: Cara Memilih Penyedia Hosting WordPress Terbaik

2. Kedaulatan Data
Direktur Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha mengaku heran dengan rencana pemerintah untuk memperbolehkan provider membangun pusat data di luar negeri.

Menurut Pratama, kebijakan tersebut terlalu pro-asing dan seolah-olah membuat Indonesia kembali terjajah. Pembangunan pusat data di luar Indonesia dengan tujuan membentuk iklim ekonomi yang lebih kompetitif dinilai tidak masuk akal bila dibandingkan dengan risiko keamanan data pribadi masyarakat.

Sebab, kata Pratama, siapa pun yang bisa mengakses secara fisik ke peladen (server) dan jaringan akan sangat mudah melakukan apa pun terhadap isi peladen atau jaringan tersebut. Mulai dari pencurian data, monitoring lalu lintas data, pengopian data server, bahkan dengan merusak semua data dan sistem jaringan. Hal ini tentu membuat data Indonesia dapat digunakan pihak lain sehingga perlindungan data menjadi lemah.

3. Masalah Teknis
Beberapa aplikasi datanya harus dekat, harus cepat sampai, dan cepat diakses. Tentunya jika kebijakan ini direvisi, secara teknis akan terhambat.

Bagaimana menurut kalian tentang revisi aturan ini? Kalo menurut saya pakai Data Center Terbaik Indonesia saja.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *